LATAR BELAKANG

  • Dalam perjalanan Republik Indonesia sejak era Reformasi 1998 pasca Orde Baru, Amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali.
  • Amandemen UUD 1945 terjadi pertamakali pada sidang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 14-21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amien Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam UUD yang berubah.
  • Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR 7-18 Agustus 2000 yang juga masih diketuai Amien Rais. Di masa sidang ini perubahan yang paling kentara adalah soal desentralisasi pemerintahan. Pasal 18 UUD 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri.
  • Kemudian, UUD 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada 1-9 November 2001. Hasilnya menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
  • Amandemen UUD 1945 keempat yang terjadi pada masa sidang 1-11 Agustus 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja. Misalnya, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD.
  • Cukup banyak isu yang berkembang dalam wacana amandemen ke-5 UUD 1945 belakangan ini. Sayangnya, selain belum dipaparkan secara sistematis, isu-isu tersebut juga belum diuji oleh kalangan yang kompeten. Di antara isu yang sering mengemuka adalah soal penyusunan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), masa jabatan presiden, aturan pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden, kedudukan MRP serta kewenangan DPD.
  • Sampai saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan amandemen UUD 1945 masih terbatas. Sejumlah tokoh nasional sudah bersuara, tetapi kebanyakan tidak mewakili institusi di mana mereka berada. Pandangan dan sikap mereka lebih merupakan pendapat pribadi walaupun cukup sering dilontarkan.
  • Amandemen UUD 1945 merupakan peristiwa penting karena menyangkut landangan berbangsa dan bernegara. Perubahan apapun yang dilakukan akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Maka sudah seharusnya proses amandemen menyertakan partisipasi masyarakat seluas mungkin. Atas pertimbangan inilah Indikator Politik Indonesia bekerjasama dengan Partai NasDem melakukan penelitian tentang persepsi publik dan tokoh terhadap rencana amandemen UUD 1945.

Download Hasil Rilis Temuan Survei Nasional dan Pemuka Opini terhadap Rencana Amandemen UUD 1945 disini: Rilis Temuan Survei Nasional dan Elite_Mengenai Amandemen 13_Okt_21