Data Expert &
Beyond

Dengan berbasis pada data yang valid, analisis strategis, dan pengalaman tim yang solid, kami mendekatkan jarak antara kebijakan dan aspirasi masyarakat, antara organisasi dan pemangku kepentingan, dan antara tokoh dan konstituennya.

Rilis Survei Nasional

Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran

Rilis Survei Nasional

Perubahan Opini Publik terhadap COVID-19:
Dari Dimensi Kesehatan ke Dimensi Ekonomi?

Rilis Survei Nasional
23 Juli 2020

Evaluasi Pelaku Usaha terhadap
Kinerja Ekonomi dan Pemerintahan
di Masa Pandemi

previous arrow
next arrow
Slider

Lembaga survei yang menjadi rujukan utama bagi para pengambil keputusan

MISI


Menjaga integritas keilmuan dan profesionalitas

Membangun tim yang solid dan terpercaya serta mengembangkan organisasi melalui inovasi

Memperluas jaringan di kalangan pengambil kebijakan, intelektual, media, dan masyarakat sipil

LAYANAN


RISET

Andalan peneliti Indikator Politik Indonesia adalah riset kuantitatif. Tapi, untuk melengkapi riset kuantitatif itu, juga rutin melakukan riset kualitatif untuk membantu memahami kompleksitas masalah yang menjadi obyek penelitian selama ini. Pengembangan dan terobosan metodologis terus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan reliable.

DATA DAN ANALISIS

Survei tatap muka kepada penduduk dengan sampel probabilistik adalah metode pengambilan data utama Indikator Politik Indonesia. Survei dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data.

SARAN STRATEGIS

Didukung para ahli dan profesional di bidangnya,  Indikator Politik Indonesia memberikan saran strategis sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan untuk para penentu kebijakan pada berbagai bidang dan level.

MANAJEMEN KAMPANYE

Dukungan tenaga profesional yang berpengalaman mengorganisasi tim lapangan sosialisasi Indikator Politik Indonesia di berbagai wilayah Indonesia membuat kerja terstruktur dan terkelola dengan baik.

DIGITAL

Era digital menuntut penggunaan teknologi digital pula dalam keseharian. Indikator Politik Indonesia memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mendukung survei tatap muka dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

KOMUNIKASI

Komunikasi yang efektif, terorganisir dan terukur adalah tulang punggung tersampaikannya pesan kunci kepada target. Indikator Politik Indonesia mengelola komunikasi, baik lembaga maupun perorangan, untuk meraih kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

JEJARING AKAR RUMPUT

Pembangunan jejaring di akar rumput merupakan salah satu cara efektif untuk menggalang dukungan. Indikator Politik Indonesia bekerja membangun jaringan berdasarkan data survei dan observasi lapangan dengan strategi dan program door-to-door, canvassing, grassroot leaders engineering (GLE), serta memanfaatkan komunikasi dalam dan luar jaringan.

PEMETAAN SOSIAL

Membuat pemetaan sosial kemasyarakatan dan politik, berdasarkan hasil survei opini publik, teknologi digital dan penelitian kualitatif yang akurat. Hasil pemetaan Indikator Politik Indonesia ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi maupun perorangan serta mengetahui peluang di masa depan.

PENERBITAN

Peneliti dan tim ahli/expertis Indikator Politik Indonesia memiliki kewajiban untuk menulis dan mempublikasikan temuan riset, survei, yang dilakukan dalam berbagai objek yang ditekuni selama ini, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun penerbitan ilmiah/popular lainnya.  Untuk memudahkan masyarakat akademik dan umum mengaksesnya, maka Indikator Publishing Co akan menerbitkannya dalam berbagai bentuk penerbitan yang mudah didapatkan.

Dipercaya Pengambil Keputusan

Philips J. Vermonte

Ketua PERSEPI

Selamat Mas Burhan dan teman teman di Indikator. Selamat atas surveinya dimasa yang sulit ini masih bisa menyelengarakan survei karena punya data base yang besar ya. Karena indikator ini memamg sudah lama sekali melaksanakan survei berseri-seri.

Hasto Kristiyanto

Sekjen PDI-P

Indikator Politik Indonesia dibawah kepemimpinan Mas Burhanuddin Muhtadi mampu menghadirkan instrumen politik yang komprehensif, dan kredible, serta penting bagi pengambilan kebijakan politik. Kredibilitas yang dibangun oleh Indikator, buah dari kedisiplinan dan akuntabilitas pada metode survey yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hasilnya, kepercayaan publik diberikan pada Indikator Politik Indonesia.

Mardani Ali Sera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Saya apresiasi ke Indikator yang rutin, saya menjadi peserta rutin Burhan, selalu siap gitu loh. Karena memang “make sense” gitu loh. Sy suka bandingkan antara indikator sama yang lain. Yang lain kadang jumping jumping kalau ini “make sense”.

 

Hinca Pandjaitan

Partai Demokrat

Indikator yang selalu memainkan peran sebagai indikator suara publik. Bung Burhanuddin Muhtadi tak pernah surut semangat dan gagasannya memastikan ada indikator kita dalam berbangsa dan bernegara.

 

Johnny G. Plate

Partai NasDem

Terimakasih Kepada Indikator Politik Indonesia yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami terkait dengan mapping wilayah konstituensi, wilayah daerah pemilihan pilpres ini…

Berita dan Publikasi


Rilis Indikator 01 Desember 2022

Rilis Indikator 01 Desember 2022

RILIS INDIKATOR: Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca-Deklarasi Kamis, 01 Desember 2022 PENGANTAR Semakin mendekati pemilihan umum, mata publik akan semakin fokus pada peta kompetisi antarkandidat presiden dan partai politik....

Rilis Indikator 27 November 2022

Rilis Indikator 27 November 2022

Rilis Suvei Nasional Indikator 27 November 2022 KINERJA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI MATA PUBLIK DAN PENANGANGAN KASUS-KASUS BESAR PENGANTAR Efektivitas dan legitimasi penegakan hukum mensyaratkan dukungan dan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan...

Siaran Pers: KTT G20 di Mata Publik

Siaran Pers: KTT G20 di Mata Publik

SIARAN PERS SURVEI INDIKATOR POLITIK INDONESIA KTT G20 DI MATA PUBLIK INDONESIA: OPTIMISME DI TENGAH ANCAMAN KRISIS MULTI-DIMENSI GLOBAL JAKARTA, 15 NOVEMBER 2022 PENGANTAR Perhelatan KTT G-20 KTT ke-17 yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali menjadikan...

Rilis Indikator 13 November 2022

Rilis Indikator 13 November 2022

Rilis Temuan Survei Indikator: Tragedi Kanjuruhan dan Reformasi PSSI 13 November 2022 PENGANTAR Sepak bola Indonesia masih dalam suasana duka. Pada 1 Oktober 2022 lalu terjadi tragedi di stadion Kanjuruhan Malang dalam laga Arema FC dengan Persebaya Surabaya yang...

RILIS INDIKATOR:
Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca-Deklarasi
Kamis, 01 Desember 2022

Semakin mendekati pemilihan umum, mata publik akan semakin fokus pada peta kompetisi antarkandidat presiden dan partai politik. Layaknya nonton pacuan kuda (horse race), masyarakat akan terus mengamati pergerakan elektoral para kandidat dan partai yang bersaing, khususnya yang menjadi pilihan mereka. Kompetisi akan semaking mengerucut, sengit dan menarik perhatian publik seiring dengan kedatangan hari H pemilu.

Mungkin karena jarak ke pemilu masih cukup lama, tokoh-tokoh yang mendapat dukungan publik untuk maju sebagai calon presiden sepanjang setahun terakhir belum berubah. Mereka yang selalu menduduki posisi atas adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Belum ada tokoh lain yang mampu menyusul posisi mereka. Namun lapisan di bawahnya juga tidak banyak berubah. Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga S. Uno, Khofifah Indarparawansa, Puan Maharani, Erick Thohir adalah nama-nama yang sering mengisi lapisan ini.

Dinamika persaingan antarkandidat presiden yang relative rendah ini mendorong partai-partai politik lebih memilih menunggu sambil tengok kanan-kiri (wait and see). PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang diusung, meskipun bisa mengusung sendiri. Golkar, PAN dan PPP baru sebatas membentuk koalisi, tapi belum juga menyebut siapa calon presiden mereka. Gerindra secara internal mengajukan Prabowo Subianto, tetapi belum juga sampai pada kesepakatan resmi dengan partai yang digadang berkoalisi, PKB.

Dalam konteks ini deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem telah mengakhiri sikap bungkam partai politik. Terbukti deklarasi ini memicu pro-kontra dari sejumlah partai politik, khususnya berkaitan dengan posisi Nasdem sebagai bagian dari pemerintah dan sikap Anies yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Ada yang memandang langkah Nasdem tidak konsisten, tidak loyal, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai manuver politik biasa.

Dalam berbagai jajak pendapat, Anies Baswedan selalu menduduki posisi tiga besar calon presiden. Namun Anies bukanlah tokoh yang sangat menonjol karena tidak menduduki posisi puncak dengan selisih lebar. Untuk itu menarik untuk diamati apakah perolehan suaranya meningkat dengan deklarasi atau stagnan dan bahkan turun. Begitu juga dengan Partai NasDem, apakah deklarasi Anies memberi efek positif, netral atau negatif terhadap dukungan konstituennya.

Di satu sisi, deklarasi Anies Baswedan telah memunculkan dinamika politik baru. Elit partai mulai mengintensifkan kerja-kerja politik seperti lobby dan kampanye. Namun di sisi lain, deklarasi ini belum mampu mendorong partai politik lain mengambil langkah tandingan. Semuanya masih bertahan pada posisi semula, wait and see. Bahkan Partai Demokrat dan PKS yang digadang berkoalisi dengan NasDem mengusung Anies juga belum kunjung memberikan dukungan resmi. Situasi ini bisa jadi berdampak atau tidak berdampak terhadap peta kekuatan elektoral partai-partai politik.

Selain persaingan kandidat presiden yang masih belum dinamis, sikap hati-hati partai politik juga didorong oleh dinamika koalisi. Meskipun bisa mengusung sendiri, PDI Perjuangan tampaknya tetap memerlukan mitra koalisi untuk memperbesar peluang menang. Namun bagi partai yang harus berkoalisi, persoalannya bukan sekadar peluang menang-kalah, tetapi juga tawar-menawar posisi kandidatnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dinamika ini tampaknya yang sedang berlangsung dalam pentas politik nasional.

Survei berikut bertujuan memotret peta kekuatan elektoral kandidat presiden, wakil presiden dan partai politik yang berkembang saat ini. Informasinya akan dilengkapi dengan data tren yang berkembang dari waktu ke waktu dan perbandingan dengan kondisi serupa sebelum pemilu 2019. Survei ini juga akan menyajikan analisis tentang pola perubahan peta kekuatan elektoral kandidat presiden dan partai politik setelah deklarasi calon presiden Anies Baswedan oleh Partai NasDem.

Mungkin karena jarak ke pemilu masih cukup lama, tokoh-tokoh yang mendapat dukungan publik untuk maju sebagai calon presiden sepanjang setahun terakhir belum berubah. Mereka yang selalu menduduki posisi atas adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Belum ada tokoh lain yang mampu menyusul posisi mereka. Namun lapisan di bawahnya juga tidak banyak berubah. Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga S. Uno, Khofifah Indarparawansa, Puan Maharani, Erick Thohir adalah nama-nama yang sering mengisi lapisan ini.

Dinamika persaingan antarkandidat presiden yang relative rendah ini mendorong partai-partai politik lebih memilih menunggu sambil tengok kanan-kiri (wait and see). PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang diusung, meskipun bisa mengusung sendiri. Golkar, PAN dan PPP baru sebatas membentuk koalisi, tapi belum juga menyebut siapa calon presiden mereka. Gerindra secara internal mengajukan Prabowo Subianto, tetapi belum juga sampai pada kesepakatan resmi dengan partai yang digadang berkoalisi, PKB.

Dalam konteks ini deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem telah mengakhiri sikap bungkam partai politik. Terbukti deklarasi ini memicu pro-kontra dari sejumlah partai politik, khususnya berkaitan dengan posisi Nasdem sebagai bagian dari pemerintah dan sikap Anies yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Ada yang memandang langkah Nasdem tidak konsisten, tidak loyal, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai manuver politik biasa.

Dalam berbagai jajak pendapat, Anies Baswedan selalu menduduki posisi tiga besar calon presiden. Namun Anies bukanlah tokoh yang sangat menonjol karena tidak menduduki posisi puncak dengan selisih lebar. Untuk itu menarik untuk diamati apakah perolehan suaranya meningkat dengan deklarasi atau stagnan dan bahkan turun. Begitu juga dengan Partai NasDem, apakah deklarasi Anies memberi efek positif, netral atau negatif terhadap dukungan konstituennya.

Di satu sisi, deklarasi Anies Baswedan telah memunculkan dinamika politik baru. Elit partai mulai mengintensifkan kerja-kerja politik seperti lobby dan kampanye. Namun di sisi lain, deklarasi ini belum mampu mendorong partai politik lain mengambil langkah tandingan. Semuanya masih bertahan pada posisi semula, wait and see. Bahkan Partai Demokrat dan PKS yang digadang berkoalisi dengan NasDem mengusung Anies juga belum kunjung memberikan dukungan resmi. Situasi ini bisa jadi berdampak atau tidak berdampak terhadap peta kekuatan elektoral partai-partai politik.

Selain persaingan kandidat presiden yang masih belum dinamis, sikap hati-hati partai politik juga didorong oleh dinamika koalisi. Meskipun bisa mengusung sendiri, PDI Perjuangan tampaknya tetap memerlukan mitra koalisi untuk memperbesar peluang menang. Namun bagi partai yang harus berkoalisi, persoalannya bukan sekadar peluang menang-kalah, tetapi juga tawar-menawar posisi kandidatnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dinamika ini tampaknya yang sedang berlangsung dalam pentas politik nasional.

Survei berikut bertujuan memotret peta kekuatan elektoral kandidat presiden, wakil presiden dan partai politik yang berkembang saat ini. Informasinya akan dilengkapi dengan data tren yang berkembang dari waktu ke waktu dan perbandingan dengan kondisi serupa sebelum pemilu 2019. Survei ini juga akan menyajikan analisis tentang pola perubahan peta kekuatan elektoral kandidat presiden dan partai politik setelah deklarasi calon presiden Anies Baswedan oleh Partai NasDem.

...

View on Facebook

Rilis Suvei Nasional Indikator 27 November 2022
KINERJA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI MATA PUBLIK DAN PENANGANGAN KASUS-KASUS BESAR

Efektivitas dan legitimasi penegakan hukum mensyaratkan dukungan dan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan kepercayaan ini bersifat dinamis, tergantung dari kinerja lembaga penegak hukum. Salah satu prinsip yang harus dijunjung oleh lembaga penegak hukum dalam bekerja menurut UNHCR (2014) dan ICRC (2013) adalah akuntabilitas. Di dalam prinsip ini, penegak hukum harus akuntabel dalam penggunaan kekuasaan yang dinisbatkan padanya dan dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas ini dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas dan legitimasi penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga akuntabilitas penegak hukum dari pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh aparatnya.

Saat ini, akuntabilitas lembaga penegak hukum sedang diuji. Kasus kriminal yang melibatkan perwira tinggi Kepolisian RI Ferdy Sambo serta perintangan proses hukum dan pelanggaran kode etik yang melibatkan puluhan anggota kepolisian sedang menjadi sorotan. Belum selesai kasus ini diadili, terjadi lagi kasus peredaran narkoba yang juga melibatkan perwira tinggi polisi Teddy Minahasa. Publik menunggu penyelesaian kasus-kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan mereka kepada kepolisian. Kegagalan penyelesaian kasus-kasus tersebut berpotensi membahayakan efektivitas dan legitimasi penegakan hukum yang pada gilirannya mengganggu legitimasi pemerintah dan demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan publik saat ini terhadap polisi dan lembaga penegak hukum lain, serta pemerintah Joko Widodo. Penting untuk juga mengetahui pengetahuan atas beberapa kasus yang melibatkan polisi saat ini seperti pengadilan Ferdy Sambo, kasus Teddy Minahasa, setoran bawah tangan, suap dan perilaku korupsi, serta gaya hidup mewah. Atas kasus-kasus tersebut, menjadi krusial untuk mengetahui pula sejauh mana publik percaya bahwa kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil.

Untuk tujuan tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional. Dalam rilis hasil survei sebelumnya, terpotret adanya penurunan kepercayaan publik terutama terhadap polisi dibandingkan lembaga penegak hukum lain. Bagaimana dengan kini, ketika Kepolisian mulai berupaya menangani kasus tersebut? Survei kali ini juga bertujuan untuk menangkap tren kepercayaan publik tersebut. Dalam survei kali ini, tergambar juga tren kepuasan atas kinerja presiden dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Di luar isu penegakan hukum, survei ini juga menanyakan opini publik tentang kasus gagal ginjal akut pada anak dan penanganannya yang akhir-akhir ini banyak dibahas di ruang publik.

Hasil survei dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana publik berpandangan atas kasus-kasus tersebut, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan yang berkepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

...

View on Facebook

Lembaga survei yang menjadi rujukan utama bagi para pengambil keputusan