Rilis Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
RILIS SURVEI NASIONAL
Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
-
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja demokrasi. Dalam Indeks Demokrasi yang diterbitkan oleh The Freedom House, penegakan hukum menjadi ukuran yang menentukan indeks demokrasi suatu negara. Demikian pula pemberantasan korupsi, menjadi bagian dalam penilaian berfungsinya pemerintah sebagai syarat demokrasi yang baik.
-
Pasca reformasi, Indonesia memasuki era yang lebih demokratis. Di era ini. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi sorotan publik. Publik dapat mengetahui seberapa tegas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi melalui berbagai kasus yang ditangani instansi penegak hukum. Melalui kinerja instansi penegak hukum inilah publik melakukan evaluasi tentang penegakan hukum dan membangun kepercayaan pada aparat penegak hukum. Oleh karenanya, peran instansi dan aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam membentuk evaluasi publik, baik terhadap hukum maupun demokrasi.
-
Sejauh ini, sejumlah kasus tampak menguji penegakan hukum di Indonesia. Yang teranyar adalah kasus korupsi dalam ekspor minyak goreng yang berakibat pada kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia. Selain itu, sejumlah kasus lain di antaranya kasus korupsi yang melibatkan Djoko Tjandra dan Bank Century juga masih terus ditunggu penyelesaiannya.
-
Rilis Indikator Politik Indonesia kali ini menyoroti tentang evaluasi publik atas instansi penegak hukum berdasarkan survei opini publik nasional. Publik ditanya tentang evaluasi mereka serta kepercayaan mereka terhadap instansi penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan KPK. Publik juga diminta menilai sejauh mana penegakan hukum dalam berbagai kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan.
-
Selain itu, responden juga ditanya persepsi mereka mengenai kondisi umum terkait ekonomi nasional, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kinerja Presiden Jokowi. Pada bagian akhir materi rilis ini akan diulas hubungan antara persepsi terhadap kinerja Presiden dengan penegakan hukum terhadap kasus yang ramai yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
-
Hasil survei dapat menjadi salah satu acuan dalam mempertahankan kinerja penegak hukum jika dinilai positif, atau meningkatkannya, jika dievaluasi negatif.