Materi Rilis 08 Juni 2022
Rilis Temuan Survei Indikator Politik Indonesia
Kepercayaan Publik terhadap Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Agenda Pemberantasan Korupsi
PENGANTAR:
-
Reformasi 1998 mengamanatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari banyak agenda reformasi, penegakan hukum dan pemberantasan KKN hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Agenda ini juga mengalami pasang surut. Pengungkapan kasus-kasus besar seolah masih terkendala aneka kepentingan dan agenda lain yang menyebabkannya belum tuntas.
-
Tak heran jika hingga kini, setelah lebih dari 20 tahun reformasi, Indonesia masih berada di bawah rata-rata global dalam skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam rilis oleh Transparency International Indonesia (TII), IPK 2021 Indonesia sebesar 38 dengan ranking 96, di bawah rata-rata IPK global 43 dari 180 negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu upaya lebih keras yang diiringi political will dari pemegang kekuasaan untuk menempatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas.
-
Saat ini, memang sejumlah kasus tampak masih dalam penanganan aparat penegak hukum dan mendapat perhatian publik. Di antaranya kasus korupsi minyak goreng, kasus Bank Century, dan kasus hukum Djoko Tjandra.
-
Di luar kasus-kasus hukum tersebut, publik juga memperhatikan bagaimana kasus tersebut mempengaruhi kehidupan mereka, di samping isu-isu nasional lain yang juga penting. Di antaranya mengenai peran Indonesia dalam G20, sikap terhadap perang Rusia-Ukraina, dan wabah COVID-19.
-
Pandangan dan sikap publik terhadap kasus hukum akan sangat berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, dan tentu saja terhadap pemerintahan Joko Widodo.
-
Oleh karena itu, Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik secara nasional untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta persepsi mereka atas kasus-kasus korupsi sebagai bagian dari evaluasi publik atas agenda pemberantasan korupsi sejauh ini. Survei juga menanyakan tentang isu-isu nasional yang penting, serta memetakan sejauh mana pengetahuan dan sikap publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berhubungan dengan kepuasan pada Presiden.
-
Hasil survei diharapkan dapat berkontribusi pada upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air, serta menjadi salah satu rujukan bagi pengambil kebijakan.
Laporan lengkap Rilis ini bisa didownload disini: Materi Rilis 08 Juni 2022
Live on Youtube