RILIS TEMUAN SURVEI NASIONAL: SIKAP PUBLIK ATAS KENAIKAN HARGA BBM
Temuan Survei: 25-31 Agustus 2022
PENGANTAR:
Sejak masa Orde Baru hingga reformasi, subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu yang membebani anggaran negara. Oleh karena itu, setiap presiden Indonesia selalu dihadapkan pada opsi untuk mengurangi subsidi BBM. Akan tetapi, pengurangan subsidi BBM selalu menjadi pilihan yang sulit karena imbasnya terhadap inflasi sehingga pada gilirannya akan membebani ekonomi masyarakat. Tak heran jika kebijakan mengurangi subsidi BBM selalu disertai dengan penolakan publik.
Kondisi tersebut juga terjadi saat ini. Presiden Joko Widodo berencana dan akhirnya mengimplementasi rencana untuk mengurangi subsidi BBM. Pemerintah mengemukakan bahwa penyebab dari pengurangan tersebut adalah pembengkakan beban keuangan negara dan sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia. Presiden juga mengungkap bahwa sebagian besar subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi dampak ekonomi pasca pengurangan subsidi BBM tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.
Sejumlah pihak bereaksi terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah Joko Widodo tersebut. Umumnya diberitakan menolak.
Bagaimana dengan publik sebagai pihak yang akan terdampak oleh pengurangan subsidi BBM? Bagaimana sikap publik atas kebijakan tersebut? Bagaimana pengurangan subsidi BBM ini berhubungan dengan tren kepuasan terhadap Presiden? Sejauh mana publik mengetahui argumen pemerintah dan mendukung upaya mengatasi dampak ekonomi pasca pengurangan subsidi BBM?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik secara nasional. Survei menanyakan tentang evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional dan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Karena survei dilkukan sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan pengurangan subsidi BBM, maka survei menanyakan pengetahuan publik dan sikap mereka terhadap rencana tersebut, termasuk tentang beban APBN dan program kompensasi dari pemerintah. Survei juga menanyakan tentang penggunaan BBM publik serta harga BBM. Selain itu, survei juga menanyakan variabel demografi untuk digunakan untuk memetakan sikap publik berdasarkan demografi.
Hasil survei diharapkan menjadi gambaran tentang pengetahuan dan opini publik tentang pengurangan subsidi BBM dan sebagai bahan masukan untuk para pengambil kebijakan di bidang ini.
Download Laporan Rilis selengkapnya disini: Bahan Rilis Surnas BBM – 070922