Pada hari Kamis, 12 Desember 2013, Indikator kembali merilis hasil survey 39 dapil dan survey nasional mengukur tingkat toleransi sikap dan perilaku pemilih terhadap money politics. Dalam konpers yang dihadiri beberapa nara sumber seperti Tjahjo Kumolo (Sekjen PDI-Perjuangan), Bima Arya (PAN), dan Didi Irawadi (PD), Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mempresentasikan temuan hasil survei yang mengkonfirmasi bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang di tanah air menjelang Pemilu 2014 masih cukup tinggi.
Rilis survei kali ini menggunakan dua sumber data, yakni data kumpulan survei 39 dapil dengan populasi 400 responden tiap dapil yang dilakukan September-Oktober 2013 lalu, serta data survei nasional dengan sampel 1200 responden pada bulan Maret 2013. Kedua sumber data tersebut sama-sama menggunakan metode multistage random sampling dalam teknik pengambilan sampel respondennya.
Burhanuddin Muhtadi membuka presentasi dengan hasil temuan survei 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden survey terhadap money politics yang hasilnya tercermin dalam grafik di bawah ini.
Sebanyak 41,5% dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar, sedangkan 57,9% mengganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau menolak praktek politik uang tersebut.
Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa dari hasil temuan survei 39 dapil, beberapa aspek demografi seperti gender, perbedaan desa-kota, serta usia ternyata tidak berpengaruh atas tingkat toleransi responden terhadap politik uang. Tingkat pendidikan dan pendapatan lebih berhubungan erat dengan toleransi politik uang.
Temuan dari survei nasional Indikator juga mengkonfirmasi hasil temuan survey 39 dapil tersebut. Sebanyak 41,5% dari responden survey nasional Indikator cenderung lebih toleran terhadap praktek politik uang. Rincian sikap serta perilaku responden terkait politik uang tercermin dari grafik di bawah ini.
Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa variabel penting yang mendorong semakin meningkatnya tingkat toleransi masyarakat terhadap money politics adalah rendahnya tingkat party id (kedekatan dengan parpol) pemilih yang menunjukkan trend menurun dan mengkhawatirkan seperti tercermin dalam grafik party id di bawah ini.
Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa semakin tinggi party id atau kedekatan seseorang terhadap sebuah partai, maka tingkat toleransi terhadap politik uang juga cenderung menurun.
Sebelum menutup presentasi rilis survei ini, Burhanuddin Muhtadi menyerukan agar parpol-parpol segera berbenah diri guna meningkatkan party id atau kedekatan secara pskologis dengan para pemilih. Hal ini akan berimbas dengan biaya politik yang dapat ditekan apabila pemilih merasa dekat dengan partai tersebut sesuai dengan hasil temuan survey kali ini.
Dalam sesi diskusi dengan para nara sumber, Tjahjo Kumolo (Sekjen PDI-P) dan Didi Irawadi (Politisi Demokrat) sama-sama menggarisbawahi bahwa mereka juga menemukan fenomena serupa akan semakin pragmatisnya pemilih di dapil mereka dibandingkan 5 tahun lalu yang disebabkan kekecewaan terhadap para politisi di Senayan selama 5 tahun terakhir. Begitu pula dengan pengalaman Bima Arya yang baru-baru ini memenangkan pilkada walikota Bogor. Ia menjelaskan bahwa politik uang di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan grassroot semata namun juga sudah dimulai dari level elit partai dengan fenomena uang mahar pencalonan yang diminta oleh para parpol pengusung seorang kandidat. Aroma transaksional yang sangat kental dimulai dari level elit hingga ke level massa pemilih harus disiasati oleh para politisi yang ingin maju dalam pilkada/pileg mendatang dengan strategi dan stamina yang baik. Ketiga narasumber sepakat bahwa politik kita masih memiliki harapan dari kelas menengah dan kalangan pemuda yang cenderung sudah menjauhi politik transaksional dan semakin rasional dalam menentukan pilihan politiknya di pilkada/pileg. (KM)
Anda dapat mengunduh materi presentasi rilis survei selengkapnya di link berikut: