Rilis Suvei Nasional Indikator 27 November 2022 KINERJA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI MATA PUBLIK DAN PENANGANGAN KASUS-KASUS BESAR
PENGANTAR
Efektivitas dan legitimasi penegakan hukum mensyaratkan dukungan dan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan kepercayaan ini bersifat dinamis, tergantung dari kinerja lembaga penegak hukum. Salah satu prinsip yang harus dijunjung oleh lembaga penegak hukum dalam bekerja menurut UNHCR (2014) dan ICRC (2013) adalah akuntabilitas. Di dalam prinsip ini, penegak hukum harus akuntabel dalam penggunaan kekuasaan yang dinisbatkan padanya dan dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas ini dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas dan legitimasi penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga akuntabilitas penegak hukum dari pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh aparatnya.
Saat ini, akuntabilitas lembaga penegak hukum sedang diuji. Kasus kriminal yang melibatkan perwira tinggi Kepolisian RI Ferdy Sambo serta perintangan proses hukum dan pelanggaran kode etik yang melibatkan puluhan anggota kepolisian sedang menjadi sorotan. Belum selesai kasus ini diadili, terjadi lagi kasus peredaran narkoba yang juga melibatkan perwira tinggi polisi Teddy Minahasa. Publik menunggu penyelesaian kasus-kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan mereka kepada kepolisian. Kegagalan penyelesaian kasus-kasus tersebut berpotensi membahayakan efektivitas dan legitimasi penegakan hukum yang pada gilirannya mengganggu legitimasi pemerintah dan demokrasi.
Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan publik saat ini terhadap polisi dan lembaga penegak hukum lain, serta pemerintah Joko Widodo. Penting untuk juga mengetahui pengetahuan atas beberapa kasus yang melibatkan polisi saat ini seperti pengadilan Ferdy Sambo, kasus Teddy Minahasa, setoran bawah tangan, suap dan perilaku korupsi, serta gaya hidup mewah. Atas kasus-kasus tersebut, menjadi krusial untuk mengetahui pula sejauh mana publik percaya bahwa kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil.
Untuk tujuan tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional. Dalam rilis hasil survei sebelumnya, terpotret adanya penurunan kepercayaan publik terutama terhadap polisi dibandingkan lembaga penegak hukum lain. Bagaimana dengan kini, ketika Kepolisian mulai berupaya menangani kasus tersebut? Survei kali ini juga bertujuan untuk menangkap tren kepercayaan publik tersebut. Dalam survei kali ini, tergambar juga tren kepuasan atas kinerja presiden dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Di luar isu penegakan hukum, survei ini juga menanyakan opini publik tentang kasus gagal ginjal akut pada anak dan penanganannya yang akhir-akhir ini banyak dibahas di ruang publik.
Hasil survei dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana publik berpandangan atas kasus-kasus tersebut, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan yang berkepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
