Persepsi Publik atas Penegakan Hukum, Sengketa di MK, dan Isu-isu Terkini Pasca-Pilpres
Pasca Pilpres 2024, berbagai perkembangan terjadi, khususnya dalam sengketa hasil Pilpres yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konsititusi (MK). Kubu Paslon 01 dan 03 mengajukan tuntutan berupa pembatalan hasil Pilpres 2024 dan pemungutan suara ulang karena dugaan kecurangan pemilu serta penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam Pemilu 2024.
Perkembangan lain yang terjadi dan menyita perhatian publik adalah dalam penegakan hukum, yakni terbongkarnya kasus dugaan korupsi PT. Timah dengan kerugian negara yang fantastis, ditaksir mencapai angka Rp 271 triliun. Sejumlah tersangka telah ditetapkan oleh Kejaksaan, dan yang terbaru adalah Harvey Moeis dan Helena Lim, yang disebut menikmati hasil korupsi tersebut.
Masih soal penegakan hukum, Menteri Keuangan melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kejaksaan, serta kasus korupsi impor gula yang telah berproses sejak 2020.
Bagaimana pengetahuan dan sikap publik terhadap kasus sengketa Pilpres dan kasus-kasus korupsi besar tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Indikator Politik Indonesia menggelar survei nasional melalui telepon pada 4-5 April 2024. Survei menanyakan tentang persepsi publik mengenai sengketa Pilpres di MK, penegakan hukum atas kasus korupsi Timah, LPEI, dan impor gula. Lebih jauh, survei juga menanyakan tentang kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
Dalam survei, publik juga dimintai pendapat tentang kondisi terkini, khususnya dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum, serta kepuasan pada Presiden Jokowi.
Hasil survei dapat memberi gambaran tentang persepsi publik khususnya dalam sengketa Pilpres di MK, penegakan hukum, dan isu-isu terkini Pasca Pilpres, dan dapat menjadi rujukan bagi pengamat dan pengambil keputusan dalam isu-isu tersebut.
Download selengkapnya disini: RILIS INDIKATOR 21 APRIL 2024