RILIS INDIKATOR: EVALUASI PUBLIK ATAS KINERJA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN PERPAJAKAN
PENGANTAR
Hukum merupakan salah satu pilar dalam negara demokrasi. Hukum yang ditegakkan secara adil dan konsisten memberi sinyal tentang penerapan norma dan prosedur di masyarakat, dan lebih jauh, menunjukkan adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lembaga dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam penegakan hukum. Kinerja lembaga dan aparat yang memuaskan akan menumbuhkan kepercayaan publik, tidak hanya kepada para penegak hukum, akan tetapi juga kepada pemerintahan yang sedang berjalan dan demokrasi secara keseluruhan.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus hukum besar menjadi sorotan publik. Menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi dan menimbulkan kerugian negara amat besar hingga melukai rasa keadilan. Kasus korupsi BTS yang melibatkan menteri di Kabinet Joko Widodo yang juga politikus Partai NasDem Johnny G. Plate yang disebut merugikan negara sekitar Rp 8 triliun. Kasus lain adalah penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang disangkakan kepada pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, pembunuhan anggota kepolisian yang melibatkan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga menjadi sorotan publik.
Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi ujian bagi para penegak hukum, khususnya Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Publik memperhatikan penangan kasus-kasus tersebut. Penanganan yang buruk akan berakibat pada menurunnya kepercayaan publik pada lembaga dan aparat, yang selanjutnya mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah dan demokrasi. Sebaliknya, penanganan yang adil akan meningkatkan kepercayaan publik.
Untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap kasus-kasus hukum besar tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional. Survei mengungkap pandangan publik terhadap kasus sekaligus kepercayaan publik khususnya kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Selain itu, survei juga menanyakan kepercayaan terhadap insitusi demokrasi lainnya. Kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo serta evaluasi terhadap kondisi nasional juga digali dalam survei.
Hasil survei dapat memberi gambaran tentang potret kepercayaan publik terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia. Informasi dalam survei juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan peningkatan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten.
Download laporan rilis selengkapnya disini: RILIS INDIKATOR 02 JULI 2023