Follow Us :

Laporan Survei Nasional "Pro Kontra Pencalonan Jokowi di Mata Pemilih"

19 Maret 2014  06:30:40 WIB

pro kontra pencalonan jokowi sebagai capres

Latar Belakang
 
Jauh sebelum penetapan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, sudah muncul perdebatan di kalangan sebagian elit politik maupun pengamat mengenai etis-tidaknya Jokowi maju sebagai capres. Hal ini disebabkan oleh karena posisi Jokowi sekarang yang baru menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 1,5 tahun. Oleh karena itu, dapat diduga, tak lama setelah Megawati mengeluarkan mandat untuk mencapreskan Jokowi, kontroversi seputar etis tidaknya Jokowi maju kembali disuarakan oleh pihak-pihak yang kontra. Pertanyaan mendasarnya, terlepas dari suara kaum elit, bagaimana publik di DKI Jakarta dan nasional menilai pencalonan Jokowi?
 
Mengingat kadar kontroversinya, sejak awal isu ini disadari bisa menjadi polemik yang tak berkesudahan. Suara pemilih di DKI Jakarta maupun secara nasional, penting didengar karena merekalah yang menjadi “juri” atas perdebatan, baik yang pro dan kontra seputar pencalonan Jokowi sebagai capres tersebut. Survei ini memang dilaksanakan sebelum penetapan resmi Jokowi sebagai capres, tapi bisa menjadi gambaran sejauhmana isu tersebut dinilai oleh pemilih secara luas.
 
Metodologi Survei
 
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sampel: Sampel basis 1720 responden. Berdasar jumlah sampel ini diperkirakan margin of error ±2.4% pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk kebutuhan analisis, dilakukan oversample di DKI Jakarta 330 responden sehingga total sampel di DKI menjadi 400 responden (MoE ± 5%). Total sampel secara keseluruhan 2050 responden. Survei ini terselenggara atas kerjasama Indikator Politik Indonesia dan Rumah Kebangsaan.
 
Temuan Survei
 
Grafik 1
Grafik 2
 
Grafik 3
 
Temuan Survei
  • Kemampuan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta tidak hanya mengesankan warga DKI Jakarta sendiri, tapi juga warga nasional secara umum. (Grafik 1)
  • Beberapa program atau kebijakan pemerintah DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Sehat, Program Mobil Murah, dan Kartu Jakarta Pintar, dinilai positif tidak hanya oleh warga DKI Jakarta, tapi juga masyarakat Indonesia secara umum.
  • Sekitar 67% warga nasional mendukung Jokowi untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden yang akan datang, tapi dukungan yang lebih besar jika Jokowi dicalonkan sebagai Presiden. Penilaian ini tidak banyak berbeda dengan warga DKI secara khusus. (Grafik 2)
  • Dukungan terhadap Jokowi untuk mencapreskan diri karena sebagian besar mereka menilai persoalan yang dihadapi Jakarta bersinggungan dengan pemerintah pusat. (Grafik 3)
  • Jadi argumen etis yang dipersoalkan sebagian elit jika Jokowi maju sebagai capres tidak “dibeli” oleh warga baik di Jakarta maupun nasional.

Dukungan Kepada Calon Presiden
 
Grafik 4
 
Grafik 5
 
 
Kesimpulan
 
Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, cukup besar pemilih (43.4%) yang belum dapat menjawab secara spontan siapa yang mau dipilih. Ini menunjukkan bahwa sebagian pemilih masih mengambang. Di antara nama-nama yang sudah dipilih dalam simulasi top of mind, Jokowi memperoleh suara terbanyak, yakni 22.4%, selanjutnya Prabowo 12%, Wiranto 5.9% dan Aburizal Bakrie 4.9%. Nama-nama lain di bawah 3%. Dari tiga simulasi yang dilakukan, empat besar selalu diisi nama yang sama dengan susunan yang juga sama. Jokowi konsisten berada di urutan pertama, kemudian diikuti Prabowo Subianto, Wiranto dan Aburizal Bakrie.

Dukungan kuat kepada Jokowi pertama disebabkan oleh besarnya dukungan publik, warga DKI Jakarta maupun nasional yang menginginkan Jokowi maju sebagai calon presiden. Hal ini terkonfirmasi oleh tingginya elektabilitas Jokowi dalam berbagai simulasi ketika dilawankan dengan calon-calon presiden yang lain. Masalah etis yang disuarakan oleh pihak yang tidak mendukung pencalonan Jokowi relatif masih kecil di tingkat massa. Hal ini disebabkan oleh anggapan yang dianut oleh mayoritas pemilih, baik di DKI Jakarta maupun nasional, bahwa masalah-masalah di Jakarta berkaitan dengan kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Inilah yang membuat pemilih seperti memaklumi jika Jokowi maju sebagai capres meskipun baru 1,5 tahun menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

Anda dapat mengunduh laporan lengkapnya di bawah ini:

 

 

»  Download File
© indikator.co.id  |  Share : 
Quick Count
Agenda & Press Release
    Twitter Indikator