Follow Us :

Rilis Survei Indikator 080119

15 Januari 2019  09:46:30 WIB

Rilis Indikator 080119

Jelang perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, berbagai informasi tentang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beredar. Informasi yang beredar bukan mengenai rekam jejak kinerja capres dan cawapres, tapi isu yang menyerang personal masing-masing kandidat. Pemilih terkena imbasnya. Emosi mereka diaduk-aduk dengan aneka isu personal calon yang belum jelas kebenarannya. Kalaupun ada percakapan tentang kinerja, itu hanya sebatas untuk menimbulkan  kemarahan publik, belum dimaksudkan untuk mencari alternatif solusi yang berbasis fakta. Ruang publik diwarnai dengan perdebatan yang tidak bermutu. 

Gejala post-truth agaknya tengah merasuki pemilu kita – gejala yang sama dengan pilpres terakhir di Amerika yang dimenangkan Donald Trump pada 2016. Post-truth didefinisikan sebagai “relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief “ (Oxford Dictionaries, 2016). Definisi ini mengandung pengertian  bahwa post-truth adalah situasi ketika fakta obyektif kurang berpengaruh terhadap opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.

Media sosial seringkali disebut sebagai salah satu faktor yang mengamplifikasi emosi publik (Hannan, 2018; Maboloc, 2017; Rochlin, 2017). Hal ini karena media sosial telah banyak mengubah cara orang berbagi informasi – dan berbagi emosi. Orang tidak hanya bisa menerima, tetapi juga membagi informasi kepada orang lain secara spontan. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi bisa berlangsung dengan sangat cepat dan luas melalui media sosial.

Kecepatan peredaran informasi melalui media sosial ini bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, informasi yang beredar dengan cepat bernilai positif dalam kondisi tertentu, seperti misalnya saat darurat. Kecepatan informasi sampai ke tangan konsumen berita juga menjadi salah satu target utama kerja media massa selama ini.

Akan tetapi, di sisi lain, jika informasi yang beredar cepat ini adalah misinformasi, atau informasi yang salah, maka semakin banyak pula orang yang percaya pada misinformasi ini. Jika di media massa misinformasi ini bisa diralat dan jelas pertanggungjawabannya, maka tidak demikian adanya di media sosial.

Misinformasi di media sosial dapat berupa berita palsu, rumor, dan informasi yang tidak akurat (Wu, et al., 2017). Kita mengenalnya dengan istilah “hoaks”.

Penyebaran hoaks dapat terjadi secara tidak sengaja karena kesalahan pemberitaan, atau disengaja oleh pihak tertentu untuk menimbulkan kecemasan publik, menciptakan kesalahpahaman, dan penipuan demi meraih keuntungan (Wu, et al., 2017).

Hoaks telah terbukti menimbulkan efek yang sangat merugikan bagi masyarakat, seperti rasa takut dan terancam, serta perpecahan. Bahkan setelah ada ralat pun, hoaks tetap dapat menyebar dan dipercaya warga (Bullock, 2007; Cobb, 2007; Kuklinski, et al., 2000; Nyhan & Reifler, 2010).

Saat ini, hoaks menjadi hal yang akrab bagi pemilih di Indonesia. Hoaks masuk ke ruang privat pemilih melalui media sosial. Hoaks  bahkan “naik kelas” menjadi topik bahasan di media massa hingga menjadi wacana publik. Beredarnya hoaks tak jarang memaksa pihak berwenang untuk turun tangan melakukan intervensi untuk menangkis hoaks.

Hoaks dalam konteks Pilpres 2019 berisi aneka informasi mengenai kedua kubu pasangan capres-cawapres, baik berupa serangan, pembelaan, maupun klaim prestasi di masa lalu. Akan tetapi, hoaks yang paling sering dan lama beredar biasanya terkait dengan isu personal calon presiden. Isu personal lebih mudah membangkitkan emosi dan lebih merugikan pemilih karena keluar dari konteks kebijakan yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemilih. Tujuan hoaks terkait isu personal tidak lain adalah untuk mempengaruhi pemilih agar memilih capres tertentu atau menggoyahkan “keimanan” politik pemilih agar mengalihkan dukungan ke capres lain. 

Akan tetapi, dari beberapa survei terakhir, pemilih tampak sudah memiliki sikap partisan. Pemilih tampak sudah memiliki preferensi tentang capres-cawapres yang mereka dukung.

Hasil-hasil penelitian di bidang psikologi juga menunjukkan bahwa pemilih yang telah memiliki sikap partisan berupa dukungan pada kandidat tertentu akan terdorong untuk memperhatikan dan mempercayai informasi yang mendukung sikapnya, dan sebaliknya, menolak dan tidak percaya pada informasi yang bertentangan dengan sikapnya

»  Download File
© indikator.co.id  |  Share : 
Quick Count
Agenda & Press Release
    Twitter Indikator